Kontroversi Pelegalan Judi Slot Online dalam Memulihkan Kondisi Ekonomi

Kontroversi pelegalan judi slot online menyebabkan beberapa opini muncul. Beberapa tindakan pelegalan judi sebagai upaya memulihkan kondisi ekonomi sudah dilakukan di beberapa negara.

Beberapa bulan terakhir ini kondisi perekonomian sedang tidak berjalan baik. Ini terjadi karena berhentinya berbagai sektor akibat pandemi. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan mata pencahariannya karena PHK. Sementara itu, produktivitas perusahaan yang sedang tidak prima membuat ekonomi lesu.

Melihat kondisi seperti ini, beberapa pihak terus berupaya untuk memulihkan perekonomian agar tetap stabil. Namun, ada sebagian orang yang justru mengeluarkan ide kontroversinya, salah satunya adalah melegalkan judi.

Pelegalan Judi Online di Tengah Pandemi Menimbulkan Kontroversi

Belakangan ini publik digemparkan dengan pendapat salah satu politikus partai politik di Indonesia yang juga merupakan ketua umum federasi serikat pekerja (FSP). Agus Puyono merupakan tokoh tersebut.

Ia memberikan pendapat mengenai pelegalan judi di Indonesia sebagai cara memulihkan ekonomi. Saat ini banyak usaha ekonomi yang terhenti, banyak pegawai yang di rumahkan, serta banyak lapangan pekerjaan yang ditutup. Kondisi ini benar-benar menyebabkan perekonomian menjadi terganggu.

Oleh karena itu, Agus Puyono memiliki anggapan dengan melegalkan judi akan muncul kegiatan ekonomi baru. Kegiatan ini mampu mendorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

Melalui cuitannya di twitter, ia membandingkan dengan beberapa negara yang sudah melegalkan judi. Menurutnya, negara yang melegalkan judi hampir semuanya adalah negara maju. Judi menjadi pajak cukup besar dan menunjang perekonomian.

Tentu saja banyak kalangan yang menolak usulan ini. Hampir semua masyarakat menganggap segala jenis judi, baik itu judi online, slot online, togel, taruhan lainnya adalah tidak benar.

Beberapa tokoh penting juga menuturkan jika pelegalan judi bukanlah upaya yang tepat. Sebab dengan dilegalkannya judi, maka masalah lain seperti kriminalitas akan muncul. Rusaknya moral masyarakat akan semakin bertambah jika judi dilegalkan.

Kontroversi Pelegalan Judi sebagai Penghasilan Daerah Jakarta Tahun 1960an

Pendapat tokoh publik yang beberapa waktu lalu sedang hangat dibicarakan ini masih menyimpan kontroversi di masyarakat. Namun, di tahun 1960 an, ketika Ali Sadikin masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ada juga kebijakan judi ini.

Ali Sadikin melegalkan judi di Jakarta pada masa pemerintahannya (1966-1977). Ia menganggap bahwa pendapatan dari pajak judi ini cukup besar. Tentu saja ia sudah melakukan riset hingga Makau, di mana di sana judi dilegalkan.

Pendapatnya adalah daripada uang dihamburkan untuk seperti itu, lebih baik menjadi pajak daerah yang bisa digunakan untuk membangun kota. Sehingga ia meresmikan beberapa rumah judi dan kasino di Jakarta.

Di tahun 1970an, penghasilan daerah Jakarta dari pajak judi ini mencapai angka Rp 600 juta dalam setahun. Catatan ini memperlihatkan penghasilan yang cukup besar. Dengan hasil pajak judi, pembangunan di Jakarta dapat terjadi dengan cepat.

Baca juga: Slot Online Terpercaya dengan Berbagai Kontroversinya

Banyak pihak yang masih tidak setuju dengan kebijakan ini. Beberapa aksi protes juga dilayangkan pada Ali Sadikin. Di tahun 1973, akhirnya pajak judi dihilangan dan pelegalan judi dihentikan. Akibatnya pendapatan daerah berkurang drastis. Sebagai upaya menambah pendapatan daerah, Ali Sadikin kemudian menaikkan tarif pajak daerah hingga 8 kali lipat.

Pelegalan Judi dan Slot pada Pemerintahan Soeharto, Belum Sistem Online dan Menyebabkan Kontroversi

Kebijakan yang cukup kontroversial lainnya adalah kebijakan judi di masa pemerintahan Sooharto. Di masa orde baru itu muncul undian dan taruhan. Melalui undang-undang resmi No 22 Tahun 1954 tentang undian, Porkas muncul.

Porkas memiliki sistem taruhan dengan menebak tim yang sedang bertanding sama halnya dengan sportsbook online saat ini. Masyarakat saat itu memiliki antusiasme yang tinggi. Hasil keuntungannya bahkan mencapai Rp 11 miliar dan dibagikan pada KONI, serta lembaga lainnya.

Meski demikian, untuk berbagai alasan Porkas mengalami perubahan nama. Mulai SOB (Sumbangan Olahraga Berhadiah). Kemudian berubah menjadi TSSB (Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah). Setelah itu berganti lagi menjadi SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah).

Sedangkan inti permainannya tetap sama yaitu menebak taruhan pada pertandingan olahraga.

Pelegalan ini pun tidak main-main. SDSB menjadi program kerja di bawah kementrian sosial pada saat itu. Alasan dilakukan pelegalan judi dan undian adalah untuk menambah pendapatan negara.

Beberapa tahun sebelum orde baru berakhir, judi jenis ini mengalami penurunan minat karena banyak kecurangan. Selain itu banyaknya protes yang muncul juga mendorong agar pelegalan judi dicabut.

Melihat kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja, kemudian jangan menjadikan judi sebagai satu-satunya cara memulihkan ekonomi. Justru dengan adanya judi akan muncul berbagai masalah baru.

Tindakan ekonomi lain sebagai upaya memulihkan kondisi perekonomian dapat dilakukan. Hal ini seperti dengan peningkatan kewirausahaan, penghematan anggaran, dan perampingan APBN. Sehingga pelegalan judi termasuk judi online tidak perlu diupayakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *